News - Menurut Menteri Keuangan M. Chatib Basri, penentuanasumsi lifting minyak dalam RAPBN 2014 telah memperhitungkan tingkat produksi saat ini,rencana pengembangan lapangan, dan potensi produksi lapangan baru untuk memacu kinerjaKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung Selasa(28/5), Menkeu menyampaikan bahwa lifting minyak dalam RAPBN 2014 diusulkan pada angka900.000 – 930.000 barel per hari.
Pages
Kepengurusan HMMB 2016
Rabu, 29 Mei 2013
Penyusunan RAPBN-P 2013 Dilakukan Secara Cermat dan Hati-Hati
News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menyatakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Hal ini ia sampaikan pada Selasa (28/5) di Jakarta.
Hal tersebut dilakukan karena penyusunan RAPBN-P dilakukan di tengah kondisi perekonomian global yang masih mengalami ketidakpastian dan sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Untuk itu, RAPBN-P 2013 diarahkan pada pengelolaan fiskal yang inklusif. “Substansi RAPBN-P 2013 memberi penekanan mendorong pengelolaan fiskal yang inklusif,” kata Menkeu.
Ia menjelaskan, strategi fiskal yang dilakukan pemerintah akan diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal yang terukur. “Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain adalah penguatan daya tahan fiskal APBN agar lebih responsif dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, yang terpenting adalah pengendalian defisit dalam batas yang terukur pada kisaran 1,2 persen hingga 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah tetap optimis,” pungkas Menkeu.
OJK Wajibkan Implementasi IFRS 2013 Di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerapan Internasional Financial Reporting Standard (IFRS) sebagai standar global dalam pelaporan keuangan. Namun, OJK akan memastikan kesiapan semua pihak sebelum mewajibkan semua institusi keuangan di bawah pengawasannya untuk menerapkan sistem ini.
“Sebagai negara anggota G20 dan penganut ekonomi terbuka, Indonesia perlu menganut sistem pelaporan keuangan yang diterima secara global. Karena itulah Indonesia sudah mulai mengadopsi IFRS,” ujar Muliaman di sela-sela seminar bertajuk “IFRS Dynamic and Beyond: Impact to Indonesia” yang berlangsung di Hotel JW Mariot, Jakarta belum lama ini.
Tax Center IPB, Wadah Pengembangan Pendidikan Perpajakan
Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, maupun edukasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi. Salah satu wujud kerja sama tersebut adalah pembentukan Tax Center, dengan dibentuknya Tax Center diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pajak. Selama ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Tax Center antara lain seminar (diskusi) perpajakan, Pelatihan (Workshop) perpajakan, Pengembangan Data Base Perpajakan, Tax Goes To Campus (TGTC), publikasi dan sosialisasi pajak, lomba perpajakan (karya tulis, debat, pidato, cerdas cermat, dll), Field Trip mahasiswa ke Kantor Pelayanan Pajak, dan lain sebagainya.
Daftar Obyek dan Tarif Pajak Penghasilan
I
|
PPh Pasal 4 ayat (2)
| |||||
Obyek
|
Tarif
|
Dasar Perhitungan
|
Sifat
| |||
1.
|
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
|
20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)
|
Jumlah Bruto Bunga
|
Final
| ||
Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000
| ||||||
Pengecualian:
| ||||||
a.
|
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
| |||||
b.
|
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di IndonesiaIndonesia. atau cabang bank luar negeri
| |||||
c.
|
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
| |||||
d.
|
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.
| |||||
2.
|
Transaksi Saham Di Bursa Efek
Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo.PP No. 14 Tahun 1997 | |||||
a.
|
Bukan Saham Pendiri
|
0,1% X Nilai Transaksi
|
Final
| |||
b.
|
Saham Pendiri
|
(0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))
| ||||
3.
|
Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Dasar Hukum : PP No. 6 Tahun 2002 |
Final
| ||||
a.
|
a. Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
| |||||
1.
|
WP FN & BUT
|
20 %
|
Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
| |||
2.
|
WP LN
|
20 % atau Tarif berdasarkan P3B
| ||||
b.
|
b. Diskonto Obligasi dengan kupon
|
Final
| ||||
1.
|
WP DN & BUT
|
20%
|
Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
| |||
2.
|
WP LN
|
20 % atau Tarif berdasarkan P3B
| ||||
c.
|
c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
| |||||
1.
|
WP DN & BUT
|
20%
|
Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
| |||
2.
|
WP LN
|
20 % atau Tarif berdasarkan P3B
| ||||
Pengecualian :
| ||||||
a.
|
Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
| |||||
b.
|
Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
| |||||
c.
|
Reksana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
| |||||
d.
|
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi di atas dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
| |||||
4.
|
Hadiah Undian
Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000 jo KEP-395/PJ./2001 |
25%
|
Jumlah Bruto Hadiah Undian
|
Final
| ||
5.
|
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002 |
10%
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
6.
|
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 Tahun 1999 | |||||
a.
|
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya lebih dari Rp. 60 jt.
|
5%
|
Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
|
Final
| ||
b.
|
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP.
|
5%
|
Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
| |||
c.
|
Yayasan atau organisasi sejenis.
|
5%
|
Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
| |||
7.
|
Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor Usaha Kecil dan Nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 1 Milyar)
| |||||
Dasar Hukum : PP No. 140 Tahun 2000
| ||||||
a.
|
Jasa Pelaksanaan Konstruksi
|
2%
|
Penghasilan bruto
|
Final
| ||
b.
|
Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
|
4%
|
Penghasilan bruto
|
Final
| ||
8.
|
Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
|
0,1 %
|
Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal
|
Final
| ||
Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995
| ||||||
Syarat :
| ||||||
a.
|
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
| |||||
b.
|
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
| |||||
II
|
PPh Pasal 15
| |||||
Obyek
|
Tarif
|
Dasar Perhitungan
|
Sifat
| |||
1.
|
Pelayaran Dalam Negeri
|
1,2%
|
Peredaran Bruto
|
Final
| ||
2.
|
Penerbangan Dalam Negeri
|
1,8%
|
Peredaran Bruto
| |||
3.
|
Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri
|
2,64%
|
Peredaran Bruto
|
Final
| ||
4.
|
WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
|
0,44%
|
Nilai Ekspor Bruto
|
Final
| ||
5.
|
Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)
|
5%
|
Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan
| |||
III
|
PPh Pasal 21
| |||||
Obyek
|
Tarif
|
Dasar Perhitungan
|
Sifat
| |||
1.
|
Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
|
Pasal 17 UU PPh
|
PKP = PB - (BJ + IP) - PTKP
| |||
2.
|
Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas
| |||||
a.
|
Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan tidak melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar Rp. 110.000.
|
5%
|
PKP = (PB - PTKP)
| |||
b.
|
Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360.
|
5%
|
PKP = (PB - PTKP)
| |||
3.
|
Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/ Direct Selling dan kegiatan sejenis
|
Pasal 17 UU PPh
|
PKP = (PB - PTKP) perbulan
| |||
4.
|
Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta
| |||||
a.
|
Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta
|
5%
|
PB
|
Final
| ||
b.
|
> Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta
|
10%
|
PB
|
Final
| ||
c.
|
> Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta
|
15%
|
PB
|
Final
| ||
d.
|
> Rp. 200 juta
|
20%
|
PB
|
Final
| ||
5.
|
Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai
|
Pasal 17 UU PPh
|
PB
| |||
6.
|
Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/ Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama
|
Pasal 17 UU PPh
|
PB
| |||
7.
|
Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiun
|
Pasal 17 UU PPh
|
PKP= (PB - BP) - PTKP
| |||
8.
|
Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiun
|
Pasal 17 UU PPh
|
PB
| |||
9.
|
Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
|
15% x 50% atau 7,5%
|
PB
| |||
10.
|
Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah
|
15%
|
PB
|
Final
| ||
11.
|
Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai
|
Pasal 17 UU PPh
|
PKP= (PB - PTKP)
| |||
12.
|
Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll)
|
Pasal 17 UU PPh
|
PB
| |||
13.
|
Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN
|
Pasal 17 UU PPh
|
PKP= (PB - (BJ + IP) - PTKP
| |||
14.
|
Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas :
| |||||
a.
|
General Manager
|
Pasal 17 UU PPh
|
US$ 11.275 per bulan
| |||
b.
|
Manager
|
Pasal 17 UU PPh
|
US$ 9.350 per bulan
| |||
c.
|
Supervisor/ Tool Pusher
|
Pasal 17 UU PPh
|
US$ 5.830 per bulan
| |||
d.
|
Assisten Supervisor/ Tool Pusher
|
Pasal 17 UU PPh
|
US$ 4.510 per bulan
| |||
e.
|
Crew Lainnya
|
Pasal 17 UU PPh
|
US$ 3.245 per bulan
| |||
Catatan :
| ||||||
PKP
|
:
|
Penghasilan Kena Pajak
| ||||
PB
|
:
|
Penghasilan Bruto
| ||||
BJ
|
:
|
Biaya Jabatan
| ||||
IP
|
:
|
Iuran Pensiun
| ||||
BP
|
:
|
Biaya Pensiun
| ||||
IV.
|
PPh Pasal 22
| |||||
Obyek
|
Tarif
|
Dasar Perhitungan
|
Sifat
| |||
1.
|
Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD
|
1,5%
|
Harga Pembelian
| |||
2.
|
Impor Barang :
| |||||
a.
|
Importir mempunyai API
|
2,5%
|
Nilai Impor
| |||
b.
|
Importir tidak mempunyai API
|
7,5%
|
Nilai Impor
| |||
c.
|
Yang tidak Dikuasai
|
7,5%
|
Harga Jual Lelang
| |||
3.
|
Industri Semen
|
0,25%
|
DPP PPN
| |||
4.
|
Industri Rokok
|
0,15%
|
Harga Bandrol
|
Final
| ||
5.
|
Industri Kertas
|
0,1%
|
DPP PPN
| |||
6.
|
Industri Baja
|
0,3%
|
DPP PPN
| |||
7.
|
Industri Otomotif
|
0,45%
|
DPP PPN
| |||
8.
|
Bahan Bakar Minyak dan Gas
|
SPBU
| ||||
Swastanisasi /Pertamina
| ||||||
a.
|
Premium
|
0,3% 0,25%
|
Penjualan
|
- Swastanisasi = Final
| ||
b.
|
Solar
|
0,3% 0,25%
|
Penjualan
| |||
c.
|
Premix/Super TT
|
0,3% 0,25%
|
Penjualan
|
- Pertamina = Tidak Final
| ||
d.
|
Minyak Tanah
|
0,3%
|
Penjualan
| |||
e.
|
Gas/LPG
|
0,3%
|
Penjualan
| |||
f.
|
Pelumas
|
0,3%
|
Penjualan
| |||
9.
|
Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul
|
0,5%
|
Harga Pembelian
| |||
(tidak termasuk PPN)
| ||||||
V.
|
PPh Pasal 23
| |||||
Obyek
|
Tarif
|
Dasar Perhitungan
|
Sifat
| |||
1.
|
Dividen
|
15%
|
Jumlah Bruto
| |||
2.
|
Bunga
|
15%
|
Jumlah Bruto
| |||
3.
|
Royalti
|
15%
|
Jumlah Bruto
| |||
4.
|
Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
|
15%
|
Jumlah Bruto
| |||
5.
|
Bunga Simpanan yang dibayarkan Koperasi
|
15%
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
6.
|
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus kendaraan angkutan darat
|
15% x 10% atau 1,5%
|
Jumlah Bruto*
| |||
7.
|
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Bruto*
| |||
8.
|
Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultansi, kecuali Konsultan Konstruksi
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
9.
|
Jasa Pengawasan Konstruksi dan Jasa Perencanaan Konstruksi
|
5% x 262/3% atau 4%
|
Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang*
| |||
10.
|
Jasa Penilai
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
11.
|
Jasa Aktuaris
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
12.
|
Jasa Akuntansi
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
13.
|
Jasa Perancang
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
14.
|
Jasa Pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
15.
|
Jasa Pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
16.
|
Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan selain Migas
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
17.
|
Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
18.
|
Jasa Penebangan Hutan
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
19.
|
Jasa Pengolahan Limbah
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
20.
|
Jasa Penyedia Tenaga Kerja
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
21.
|
Jasa Perantara
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
22.
|
Jasa di Bidang Perdagangan Surat-suratkecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI Berharga,
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
23.
|
Jasa Kustodian/ Penyimpanan/ Penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEi
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
24.
|
Jasa Pengisian Suara
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
25.
|
Jasa Mixing Film
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
26.
|
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
27.
|
Jasa Instalasi/Pemasangan : Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
28.
|
Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ Perbaikan : Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi
|
15% x 30% atau 4,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
29.
|
Jasa Pelaksanaan Konstruksi, termasuk : Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
|
15% x 131/3% atau 2%
|
Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang
| |||
30.
|
Jasa Maklon,
|
15% x 20% atau 3%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
31.
|
Jasa Penyelidikan dan Keamanan,
|
15% x 20% atau 3%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
32.
|
Jasa Penyelenggara Kegiatan/ event organizer,
|
15% x 20% atau 3%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
33.
|
Jasa Pengepakan,
|
15% x 20% atau 3%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
34.
|
Jasa Penyediaan Tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
|
15% x 10% atau 1,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
35.
|
Jasa Pembasmian Hama,
|
15% x 10% atau 1,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
36.
|
Jasa Kebersihan/ cleaning service.
|
15% x 10% atau 1,5%
|
Jumlah Imbalan Jasa*
| |||
37.
|
Jasa Catering
|
15% x 10% atau 1,5%
|
Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang
| |||
Catatan : * Tidak termasuk PPN
| ||||||
VI.
|
PPh Pasal 26
| |||||
Obyek
|
Tarif
|
Dasar Perhitungan
|
Sifat
| |||
1.
|
Dividen
|
20% atau Tarif P3B
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
2.
|
Bunga, termasuk Premium, Diskonto, Premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
|
20% atau Tarif P3B
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
3.
|
Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
|
20% atau Tarif P3B
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
4.
|
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
|
20% atau Tarif P3B
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
5.
|
Hadiah dan Penghargaan
|
20% atau Tarif P3B
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
6.
|
Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya
|
20% atau Tarif P3B
|
Jumlah Bruto
|
Final
| ||
7.
|
Penjualan Harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia
|
20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B
|
Harga Jual
|
Final
| ||
8.
|
Premi Asuransi, termasuk Premi Reasuransi
| |||||
a.
|
Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang
|
20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B
|
Premi yang Dibayar
|
Final
| ||
b.
|
Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang
|
20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B
|
Premi yang Dibayar
|
Final
| ||
c.
|
Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang
|
20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B
|
Premi yang Dibayar
|
Final
| ||
9.
|
Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia
|
20% atau Tarif P3B
|
PKP =( Laba BUT – PPh BUT di Indonesia)
|
Final
|
© PajakOnline.com
Langganan:
Postingan (Atom)